Usaha di Bidang Sosial, Politik, dan Ekonomi Jepang Untuk Mempertahankan Kekuasaan di Indonesia (Kerja Paksa Romusha dan Kinrohosi)

Sejak tanggal 8 Maret 1942 Jepang secara resmi menjajah Indonesia. Setelah jatuh ke tangan Jepang, Indonesia ditangani oleh pemerintahan militer. Pulau Jawa dan Sumatera berada di bawah komando Angkatan Darat, masing-masing berpusat di Jakarta dan Bukittinggi. Sedangkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berada di bawah komando Angkatan Laut yang berpusat di Ujung Pandang.
      Jepang menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan daerah pendudukan yang begitu luas, maka Jepang harus melakukan usaha di berbagai bidang yaitu bidang sosial dan militer, ekonomi, dan politik.
1. Usaha di Bidang Sosial 
    Ketika menduduki Indonesia, usaha pemerintahan Jepang di bidang sosial yaitu dengan cara melakukan pemerasan tenaga manusia di daerah pendudukan Jepang sebagai tenaga kerja. Adapun usaha tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan program berikut.
a. Romusha, yaitu kerja paksa tanpa upah pada masa penjajahan Jepang. Dalam hal ini tenaga kerja diarahkan untuk membuat fasilitas umum, seperti: jalan, jembatan, dan lapangan udara.
b. Kinrohosi, yaitu kerja paksa tanpa upah bagi para pemimpin dan tokoh masyarakat.

 Kerja paksa romusha pada saat jepang menduduki Indonesia

2. Usaha di Bidang Ekonomi
    Kegiatan bidang ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Dalam hal ini Jepang mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
a. Jepang berusaha menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Misalnya beras untuk keperluan logistik, tanaman jarak untuk minyak pelumas pesawat terbang, dan besi tua untuk alat-alat perang.
b. Jepang berusaha memotong sumber perbekalan musuh-musuhnya di kawasan Asia.
c. Pemerintah pendudukan Jepang langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, karet dan teh.
d. Pemerintah pendudukan Jepang memegang monopoli pembelian dan menentukan harga penjualan hasil perkebunan.
    Jepang dengan segala keserakahannya terus-menerus memeras kekayaan rakyat, sehingga Jepang yang hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya:
a. penyakit busung lapar yang merajalela.
b. bahan maupun mutu makanan sangat berkurang, sehingga banyak rakyat mati kelaparan.
c. rakyat sangat kekurangan bahan pakaian, sehingga tidak sedikit yang memakai pakaian dari karung goni.

3. Usaha di Bidang Politik
    Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka Jepang berusaha membentuk organisasi politik. Adapun organisasi-organisasi tersebut antara lain seperti berikut.
a. Organisasi Tiga A
    Istilah Tiga A merupakan singkatan dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, ketuanya M. Samsudin. Tujuannya untuk menanamkan kepercayaan rakyat bahwa Jepang adalah pelindung dan pemimpin Asia.
b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
    Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpinnya disebut Empat Serangkai yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur dan Ki Hajar Dewantoro.
c. Chuo Sangi In (Badan Pertimbangan)
    Atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Tojo pada tanggal 5 September 1943 dibentuk Chuo Sangi In. Organisasi ini bertugas memberi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Jepang dan diketuai oleh Ir. Sukarno. Organisasi Tiga A dan Putera dimanfaatkan para
tokoh nasional untuk mencapai kemerdekaan. Mereka bersedia menjadi pemimpin Putera dengan pertimbangan berikut.
a. Mereka dapat membela rakyat agar terhindar dari kekejaman Jepang.
b. Mereka dapat menggembleng semangat rakyat.

Organisasi Militer dan Semi Militer Buatan Jepang

Organisasi Militer Buatan Jepang antara lain:
1. Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)
    Heiho dibentuk bulan April 1943, sebagai pembantu prajurit Jepang. Anggotanya para pemuda berumur 18-25 tahun.
2. Pembela Tanah Air (Peta)
    Pembela tanah air atau Peta dibentuk 3 Oktober 1943 atas permintaan Gatot Mangkupraja. Tugas Peta adalah mempertahankan tanah air Indonesia

 Pemimpin Peta

Organisasi Semi Militer Buatan Jepang antara lain:
1. Seinendan (Barisan Pemuda)
    Organisasi seinendan ini berdiri tanggal 9 Maret 1943. Anggotanya para pemuda berumur 14-22 tahun. Tujuannya mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air Indonesia.
2. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)
    Keibondan dibentuk tanggal 29 April 1943. Anggotanya berumur 23-25 tahun. Tujuannya untuk membantu tugas-tugas kepolisian.
3. Fujinkai (Himpunan Wanita)
     Organisasi ini dibentuk bulan Agustus 1943. Anggotanya para wanita. berumur 15 tahun ke atas.
4. Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa)
    Jawa Hokokai dibentuk tahun 1944. Tujuannya untuk mengarahkan rakyat agar berbakti sepenuhnya kepada Jepang demi tercapainya kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Anggotanya minimal berumur 14 tahun. Tugasnya adalah mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian.
5. Syuisintai (Barisan Pelopor)
    Organisasi ini dibentuk tanggal 14 September 1944 dan diresmikan tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Tokoh yang menjadi anggota Syuisintai adalah Bung Karno, Otto Iskandardinata, dan R.P. Suroso.

Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Jepang (Perlawanan Aceh, Singaparna, Indramayu, Blitar(PETA), dan Daerah Lainnya)

Pada awal kedatangannya, Jepang telah berhasil melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Apakah kenyataannya seperti itu? Selain mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, Jepang juga melakukan eksploitasi sumber daya manusia. Semua itu demi kepentingan
Jepang dalam Perang Pasifik. Segala bentuk penindasan dan eksploitasi Jepang telah memunculkan reaksi perlawanan dari bangsa Indonesia.
      Perjuangan melalui organisasi yang dibentuk Jepang (legal) dan gerakan bawah tanah (ilegal). Meskipun cara yang dilakukan berbeda, cita-cita perjuangan mereka adalah sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melalui organisasi merupakan jalan damai yang ditempuh untuk menghindari korban jiwa dari rakyat. Namun, ada juga beberapa tokoh yang bersemboyan ”Cinta kedamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Mereka menganggap perlawanan bersenjata akan lebih cepat mewujudkan kemerdekaan.
Perlawanan Rakyat di Berbagai Daerah tersebut antara lain sebagai berikut:
1) Perlawanan di Aceh
     Perlawanan rakyat Aceh terjadi karena penderitaan yang dialami akibat kesewenangan Jepang. Rakyat Aceh banyak dikerahkan untuk romusha. Mereka diharuskan membangun parit, lapangan terbang, jalan, dan lain-lain. Perlawanan Aceh ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Penyerangan terpenting adalah penyerangan di Cot Plieng yang terjadi pada tanggal 10 November 1942. Dalam serangan pertama dan kedua, rakyat Aceh berhasil memukul mundur Jepang ke Lhoksumawe. Pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Cot Plieng. Kebencian rakyat semakin bertambah ketika Tengku Abdul Jalil gugur di tempat saat sedang sembahyang. Setelah itu, pemberontakan Jangka Buya terjadi di bawah pimpinan T. Hamid.
2) Perlawanan di Singaparna (Tasikmalaya)
    Pada bulan Februari 1944 di Singaparna terjadi perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Zainal Mustofa. Sebab perlawanan adalah adanya perintah upacara Seikerei (penghormatan kepada kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit) dan penderitaan akibat kesewenangan Jepang. Kiai Zainal Mustofa akhirnya ditangkap pada tanggal 25 Februari 1944 dan pada tanggal 25 Oktober 1944 beliau dihukum mati.

K.H. Zainal Mustofa

3) Perlawanan di Indramayu
    Dengan alasan dan sebab yang hampir sama, di Indramayu juga muncul pemberontakan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di Desa Kaplongan. Perlawanan terjadi pada bulan April 1944. Beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 30 Juli 1944 terjadi pemberontakan di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener.
4) Perlawanan di Blitar (Pemberontakan PETA)
    Pada tanggal 14 Februari 1945 di Blitar terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara PETA (Pembela Tanah Air), di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Pada saat itu Jepang sedang terdesak dalam Perang Pasifik. Untuk mengatasi pemberontakan ini, Jepang melakukan tipu muslihat. Mereka menyerukan agar pemberontak menyerah karena akan dijamin keselamatannya. Namun, ternyata para anggota PETA tetap mendapat hukuman. Organisasi PETA ini selanjutnya dibubarkan.

 Sidang pengadilan anggota Peta.

5) Perjuangan di Daerah-Daerah Lain
    Perlawanan terhadap Jepang juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Kamu pasti bisa menyebutkan alasan pemberontakan-pemberontakan tersebut. Ya, rakyat Indonesia ingin membebaskan diri dari penindasan bangsa Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di Kalimantan, dipimpin oleh Pang Suma. Di Irian Barat, perlawanan dipimpin oleh L. Rumkorem melalui gerakan Koreri di daerah Biak.

Gerakan 3A, PUTERA, Jawa Hokokai, MIAI, Seinendan, Keibondan, Heiho, PETA (Organisasi-Organisasi Bentukan Jepang)

Dengan tujuan untuk membantu Jepang mengatur Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang juga berusaha untuk mengajak pemimpinpemimpin politik guna mempermudah mobilisasi kekuatan rakyat. Langkah pertama dengan menghapuskan semua organisasi-organisasi politik zaman penjajahan Belanda. Dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu penghapusan semua kegiatan politik dan pembubaran berbagai perkumpulan serta diteruskan dengan pembentukan organisasi baru. Berbagai organisasi bentukan Jepang sebagai berikut.
a. Gerakan 3A
    Pada bulan April 1942 Jepang membentuk gerakan rakyat yang bernama ”Gerakan 3A”. Nama ini berasal dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan rakyat ini dipusatkan di Jawa. Sedenbu (bagian propaganda Jepang) mengangkat tokoh Parindra Jawa Barat, Mr. Samsudin sebagai ketua dan dibantu oleh tokoh-tokoh lain seperti K. Sutan Pamuntjak dan Mohammad Saleh. Tokoh-tokoh tersebut bertugas untuk mempropagandakan gerakan tersebut ke seluruh Indonesia. Gerakan yang bersifat resmi bentukan Jepang ini kemudian memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan pendirian komite nasional, komite rakyat, dan komite lain yang bersifat lokal.

b. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
    Pada bulan Maret 1943 didirikan organisasi dengan nama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Badan ini berada di bawah pengawasan langsung pihak pemerintah Jepang sehingga membatasi ruang
gerak para pemimpin nasional. Struktur kepemimpinan PUTERA dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur. Pembentukan organisasi ini bertujuan memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya.

Empat Serangkai

    Seperti diketahui, Jepang memang memiliki tujuan utama menggalang dukungan politik dan militer untuk kemenangan perang Jepang menghadapi Sekutu. PUTERA telah mencatat langkah positif bagi perjuangan bangsa Indonesia. PUTERA telah mempersiapkan mental rakyat untuk menuju kemerdekaan. Hal ini dicapai dengan mengadakan rapat-rapat raksasa dan menggunakan media massa Jepang untuk menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan. PUTERA lebih mengarahkan perhatian rakyat untuk mencapai kemerdekaan daripada usaha perang bagi pihak Jepang.
    PUTERA juga mengarahkan pendirian organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat termasuk golongan Cina, Arab, dan lainlain. Pemerintah Jepang lambat laun menyadari pembelokan arah kegiatan organisasi tersebut. Oleh karena itu, Jepang mengganti PUTERA dengan organisasi baru yang bernama Jawa Hokokai.

c. Jawa Hokokai
    Pada tahun 1944 Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Pendirian organisasi ini merupakan salah satu usulan dari Empat
Serangkai. Latar belakang pendirian Jawa Hokokai adalah alasan yang diajukan pemerintah Jepang bahwa dengan menghebatnya perang, rakyat perlu meningkatkan semangat lahir dan batin untuk menghadapi perang tersebut.
   Organisasi ini sangat berperan penting dalam pengerahan barangbarang dan padi. Bahkan, pertengahan tahun 1945 semua kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan dilaksanakan oleh organisasi ini. Semua potensi sosial ekonomi dimobilisasi melalui Jawa Hokokai untuk mencapai jumlah yang ditentukan guna memenangkan Perang Asia Timur Raya.

d. Majelis Islam A‘la Indonesia (MIAI)
    Golongan nasionalis Islam mendapat perhatian khusus dari pemerintah Jepang. Golongan ini memperoleh banyak kelonggaran/ keistimewaan dari pemerintah Jepang. Penyebabnya bahwa golongan ini sangat anti-Barat terutama dalam bidang agama dan ini memudahkan kerja sama dengan Jepang. Kemudahan itu diwujudkan dengan tetap diizinkannya satu organisasi Islam yang telah berdiri sejak tahun 1937, yaitu Majelis Islam A‘la Indonesia (MIAI) di bawah pimpinan K.H. Mas Mansyur.
    Latar belakang kerja sama MIAI dengan pemerintah Jepang ketika Jepang melontarkan janji untuk tetap menghargai Islam dan mengikutsertakan golongan Islam dalam pemerintahan. Janji ini dikemukakan oleh para pemimpin Jepang seperti Jenderal Imamura dan Gunseikan Mayor Okasaki pada bulan Desember 1942. Pernyataan tersebut disambut baik oleh K.H. Mas Mansyur. Sejak itu MIAI bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang.
    Pada bulan Oktober 1943 pemerintah Jepang membubarkan MIAI karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum cukup memuaskan pemerintah Jepang. Sebagai penggantinya, dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tanggal 22 November 1943 yang dipimpin K.H. Hasjim Asj’ari dengan wakil-wakil dari Muhammadiyah K.H. Mas Mansyur, K.H. Farid Ma’ruf, K.H. Mukti, K.H. Hasjim, dan Kartosudarmo. Dari NU diwakili K.H. Naehruwi, Zainul Arifin, dan K.H. Mochtar.
    Organisasi Islam baru ini kemudian turut mengambil bagian dalam pemerintahan. Ketua Masyumi, K.H. Hasjim Asj’ari ditempatkan sebagai penasihat Gunseikan. Dalam badan-badan pemerintahan Jepang seperti Chuo Sangi-In (Dewan Penasihat Pusat) maupun Syu Sangi-kai (Dewan Penasihat Daerah), banyak tokoh-tokoh Islam yang duduk sebagai anggota. Dalam Chuo Sangi-In, Islam diwakili oleh enam orang ulama dari 43 jumlah anggota keseluruhan di antaranya K.H. A. Salim, K.H. Wachid Hasyim (ketua NU), dan K.H. Fatchurrachman (ketua Muhammadiyah Jawa Timur).

e. Organisasi-Organisasi Militer Bentukan Jepang
    Suatu korps pemuda yang bersifat semi militer (Seinendan) dibentuk pada bulan April 1943 untuk para pemuda yang berusia antara 14 dan 25 tahun (kemudian 22 tahun). Untuk para pemuda yang berusia 25–30 tahun dibentuklah suatu Korps Kewaspadaan (Keibodan) sebagai organisasi polisi, kebakaran, dan serangan udara pembantu. Pada pertengahan tahun 1943 dibentuklah Heiho (Pasukan Pembantu) sebagai bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.

A. Latihan Seinendan

B. Kegiatan pelatihan tentara PETA.

    Pada bulan Oktober 1943 Jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia yang bernama PETA (Pembela Tanah Air). Organisasi ini merupakan suatu bentuk tentara sukarela Indonesia yang beranggotakan 37.000 orang di Jawa dan 20.000 orang di Sumatra (di wilayah ini PETA disebut Gyugun). Peta dibentuk sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak Sekutu. Korps perwira PETA terdiri atas para pejabat, guru, kiai, dan bekas serdadu kolonial Belanda. Organisasi militer ini menerapkan disiplin yang sangat ketat. Namun, organisasi militer ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang Indonesia yang duduk sebagai petinggi PETA untuk melakukan indoktrinasi ide-ide nasionalis Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Bangsa Indonesia

Dalam waktu yang relatif singkat, angkatan perang Hindia Belanda bertekuk lutut kepada bala tentara Jepang di Kalijati tanggal 8 Maret 1942. Indonesia pun masuk pada sebuah periode pendudukan Jepang. Transfer kekuasaanpun terjadi dari sistem pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada sistem pemerintahan pendudukan militer Jepang. Jepangisasi pun terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan. Selain dalam hal struktur pemerintahan dan sistem gaji, jepangisasi juga terjadi di berbagai bidang. Untuk hari-hari besar yang boleh dipasang hanya bendera Hinomaru, lagu kebangsaan yang dipakai adalah Kimigayo, pemberlakuan waktu Jepang, rakyat merayakan Tencosetsu, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito, dan pemberlakuan mata uang rupiah Hindia Belanda sebagai alat jual beli dan pembayaran.
      Bagaimana sistem pemerintahan pendudukan militer Jepang bisa berjalan dan berpengaruh terhadap pergerakan bangsa Indonesia? Kebijakan umum Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas utama sebagai berikut.
a. Menghapuskan Pengaruh-Pengaruh Barat
    Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dalam menghapus pengaruh Belanda dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara lain berupa pelarangan peredaran buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris. Hal ini mengakibatkan meluasnya kesempatan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Pengaruh Jepang dalam penggunaan bahasa Indonesia.

b. Memobilisasi Rakyat demi Perang Dai Toa (Perang Suci)
    Untuk kebebasan dan kemakmuran bangsa-bangsa Asia, bagi Jepang setiap peperangan harus mencapai sebuah kemenangan. Kebijakan yang diambil antara lain sebagai berikut.
    Pengerahan tenaga kerja untuk membantu Jepang dalam membuat benteng pertahanan, lapangan terbang, dan terowongan. Dengan jalan kinrohoshi (kerja bakti) dan romusha (kerja paksa). Para pemuda dari desa-desa direkrut dan dibawa ke daerah-daerah lain untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang. Selain itu, untuk keperluan perang sangat dibutuhkan tersedianya perbekalan yang cukup. Dari sinilah muncul ide penyerahan pangan dari rakyat kepada tentara pendudukan. Oleh karena itu, sungguh memilukan kondisi rakyat pada zaman Jepang, yaitu tenaga diperas harta dirampas.

c. Terjaganya Keamanan dan Ketenteraman di Daerah Pendudukan 
     Kempetai, yaitu polisi militer Jepang bertindak sangat bengis dan kejam dengan melakukan penangkapan dan penganiayaan secara sewenang-wenang. Jepang juga membentuk Gyugun, yaitu tentara garis kedua yang bertugas menjadi ”Pembela Tanah Air” atau yang kemudian dikenal dengan PETA. Kebijakan ini disambut dengan gembira oleh rakyat karena untuk pertama kalinya pemuda Indonesia mendapat pendidikan kemiliteran.

Perang Asia Pasifik Pada Perang Dunia 2 (Fase Pertama, Kedua, dan Ketiga)

Bagaimana kronologi meletusnya Perang Dunia II di Asia Pasifik? Secara umum perang itu terbagi menjadi tiga fase.
1) Fase Perang Pasifik Pertama (1941–1942)
      Secara kilat Jepang berhasil menduduki Filipina, Malaysia, Birma, Singapura, Indonesia, dan Kepulauan Solomon. Jepang memulai Perang Pasifik setelah mengebom Pearl Harbour tanggal
7 Desember 1941. Selanjutnya, Filipina diserang dan tanggal 2 Januari 1942 Manila jatuh. Jenderal Douglas Mac Arthur meninggalkan Filipina untuk menyusun kekuatan Sekutu di Australia.

Douglas Mac Arthur di Pasifik

      Selanjutnya, Jepang melakukan invasi ke Cina walaupun Cina dibantu oleh tentara USA. Birma pun berhasil diduduki tanggal 2 Mei 1942. Jepang mendirikan Republik Birma tanggal 1 Agustus 1943 dengan Presiden Dr. Ba Maw. Ini juga merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati rakyat. Invasi Jepang ke wilayah Selatan bertemu dengan negara anggota Sekutu, yaitu Inggris dan Belanda. Namun, kedua negara itu tidak bisa membendung serbuan bala tentara Jepang. Pada tanggal
19 Desember 1941 pertahanan Inggris di Malaysia jatuh, setelah Penang diduduki Jepang. Bagaimana Belanda di Indonesia menghadapi invasi Jepang?
      Pada tanggal 11 Januari 1942 secara bergelombang bala tentara Jepang datang melalui pantai dan penerjunan udara. Pasukan infanteri Jepang dengan didukung artileri dan pesawat tempur dengan mudah meruntuhkan pertahanan tentara Belanda atau KNIL. Pada tanggal 1 Maret 1942 bala tentara Jepang sudah berlalu lalang di Banten, Indramayu, dan Rembang. Sungguh cepat gerakan tentara Jepang. Batavia yang dikosongkan oleh KNIL sejak tanggal 3 Maret 1942, dua hari kemudian sudah dikuasai sepenuhnya oleh Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat di Kalijati. Inilah dimulainya masa pendudukan militer Jepang di Indonesia.

2) Fase Perang Pasifik Kedua Terjadi pada (1942)
      Jepang mulai mengalami kekalahan. Ini sejalan dengan kejadian yang dialami oleh blok poros. Kekalahan pertama Jepang terjadi pada tanggal 7 Mei 1942 saat terjadi Pertempuran Laut Karang dengan armada USA di bawah Jenderal Douglas Mac Arthur. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu berikutnya terjadi di Guadalcannal pada tanggal 6 November 1942, dan kekalahan terbesar bagi Jepang terjadi pada tanggal 1 Maret 1943 dalam suatu pertempuran di dekat Kepulauan Bismarck. Dalam pertempuran ini Laksamana Yamamoto gugur.

3) Fase Ketiga Terjadi pada (1943–1945)
       Kekalahan demi kekalahan yang dialami tentara Jepang menyebabkan mereka tidak sanggup lagi menahan serangan Sekutu. Puncaknya terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 saat bom atom dilepaskan pesawat B-29 yang meluluhlantakkan Kota Hiroshima. Pemboman itu diulangi lagi tanggal 9 Agustus 1945 yang menghancurkan Kota Nagasaki. Akhirnya, Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 2 September 1945 di Teluk Tokyo.

Latar Belakang dan Proses Pendudukan Jepang di Indonesia (1942 - 1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur
Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941.
      Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari-Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan (Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan
Samarinda. Pada bulan Februari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang. Untuk menghadapi Jepang, Sekutu membentuk Komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM (American British Dutch Australian Command). ABDACOM dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wa ell dan berpusat di Bandung.

      Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Jawa yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Timur). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Bata ia jatuh ke tangan Jepang.
Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.
Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut Sekutu diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjardaan Starkenborgh dan
Jenderal Ter Poorten, sedang Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.
Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu:
1. menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan
2. memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
      Politik imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Dengan berbagai cara, Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan.